• Home
  • Featured
  • Penyimpangan Kewenangan di UIP II Sumut Rugikan Negara
Featured Indeks Nasional SUMUT

Penyimpangan Kewenangan di UIP II Sumut Rugikan Negara

Indikasi Penyimpangan Kewenangan di UIP II Sumut, Berpotensi Rugikan Negara

JejakHukum.com | Di Sumut saat ini penuh dengan intrik penyimpangan kewenangan, dari mulai karena kewenangan yang berlebih atau malah mendiamkan yang seharusnya menjadi kewenangan dari para pengguna uang negara.

Ini sangat mendominasi, bahkan melampaui penyimpangan dana proyek negara atau suap.

“Salah satunya adalah dugaan penyimpangan kewenangan yang terjadi di Unit Induk Pembangunan (UIP) II PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang meliputi Aceh dan Sumut berdomisili hukum di Medan”.

Semua itu dibeberkan Junisab Akbar Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) kepada wartawan Rabu (12/12/2017) di Medan saat melakukan kunjungan Program Kerja IAW Deteksi Dini Pelaksanaan Proyek BUMN, setelah sebelumnya memantau rencana pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta.

“Temuan kami berdasar data bahwa dugaan itu telak adalah sebagai berikut, pertama, PT. Mega Eltra yang adalah adalah bahagian dan atau anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia, adalah salah satu rekanan UIP II. Semoga Mega Eltra sudah terdata didalam Daftar Penyedia Terseleksi (DPT). Model ini sudah sangat lama dikenal di lingkungan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dasar hukum atas segala persyaratan dalam ketentuan DPT itu diatur sesuai UU Perseroan Terbatas dan UU Ketenagalistrikan serta Keputusan Direksi PT. PLN (Persero)” ungkapnya.

Kedua, lanjut Junisab, pada tahun 2016, PT. Mega Eltra sesuai surat General Manager UIP II diketahui perusahaan itu ternyata tidak cakap dan atau gagal kerja dalam melaksanakan pekerjaan yang menggunakan uang negara sehingga diblacklist atau dikeluarkan dari DPT UIP II. Ini seharusnya jadi perhatian khusus bagi PT. PLN (Persero). Namun aneh, ketika ganti pimpinan UIP II, PT. Mega Eltra bisa dengan sangat mudah masuk kembali dalam DPT.

Bahkan PT. Mega Eltra diundang untuk ikut tender proyek yang menggunakan uang negara padahal seharusnya PT. Mega Eltra tidak memiliki kompetensi dan atau hak untuk mengikuti apalagi dimenangkan panitia untuk mengerjakan proyek dilingkungan PT. PLN Persero sebab aturan Direksi menyatakan tidak demikian, urai mantan anggota komisi III DPR itu.

“Karena hal tersebut bertendensi akan mengakibatkan timbulnya kerugian negara maka tidak salah jika aparat Kejaksaan segera menyelidikinya sebab hal seperti itu adalah sebuah bentuk kebijakan yang terlalu menggampangkan kegagalan dari rekanan dalam menata-kelola proyek untuk kepentingan publik yang menggunakan uang negara” sebutnya.

Apalagi fakta membuktikan, ujar Junisab, PT. Mega Eltra baru setahun lalu cacat kerja di UIP II, namun dengan sangat mudah kecacatan itu disulap menjadi seperti tidak ada masalah apapun.

“Ini sebenarnya sangat membahayakan subjek pengelola proyek yang menggunakan uang negara itu sendiri tapi entah mengapa mereka menggampangkannya” tukasnya heran.

“Kami juga sedang mengumpulkan data yang mirip dengan hal itu yang terjadi terhadap perusahaan yang terkait dengan seorang petinggi negara. Semoga mereka menyadari kesalahannya atau memang harus aparat hukum yang menyadarkannya,” pungkas pria berdarah Minang tersebut. (JH/MIN)

Related posts

Gubernur Tengku Erry Nuradi Hadiri Natal Dprd Sumut

5 Tips Pengecekan Kondisi Aki Motor

Review Yamaha Aerox 155 2017 Terkini

Review Oppo F3 Terbaru

6 Mobil “Murah” di Indonesia

Tengku Erry Jelaskan Soal Honor Guru

Leave a Comment

Login

X

Register